TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini tengah melakukan persiapan terkait penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memotivasi mereka untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat yang digelar di Kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu, 26 September 2023, Sekretaris Daerah Isnan Fajri memimpin diskusi mengenai berbagai aspek pelaksanaan TPP. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rafflesia dan membahas penyesuaian TPP dengan mempertimbangkan standar biaya hidup di Jakarta, sebagai acuan baru dalam penyusunan kebijakan tersebut.
Isnan Fajri menjelaskan bahwa perubahan ini sejalan dengan aturan yang diamanatkan oleh Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) terbaru. "Kami membahas secara teknis penetapan TPP untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta memperhatikan Permendagri baru terkait penyusunan TPP tahun 2025," ujar Isnan dalam keterangannya.
Pembentukan OPD baru, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), merupakan salah satu agenda utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan TPP. Meski struktur organisasi Bapenda sudah terbentuk, jabatan Kepala Bapenda untuk sementara waktu akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), hingga perhitungan besaran TPP selesai dilakukan.
Pemprov Bengkulu berharap pengelolaan TPP dengan melibatkan OPD baru ini akan lebih efektif dan berkeadilan. Penyesuaian TPP yang berlandaskan pada standar hidup di Jakarta diharapkan dapat mendorong ASN untuk lebih bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Penetapan besaran TPP untuk ASN di tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Isnan menekankan bahwa perbedaan kali ini terletak pada penyesuaian dengan standar biaya hidup yang lebih tinggi, khususnya di wilayah Jakarta. Hal ini diharapkan mampu memberikan kompensasi yang lebih adil bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Prinsipnya tetap sama, hanya ada mandat untuk menyesuaikan dengan standar hidup di Jakarta,” tambah Isnan. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun secara keseluruhan mekanisme TPP tidak mengalami perubahan signifikan, faktor penyesuaian berdasarkan wilayah akan sangat diperhatikan.
Selain itu, Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan ASN melalui pengelolaan TPP yang lebih baik. Langkah ini dipandang sebagai salah satu strategi penting untuk mendorong profesionalisme ASN dalam melayani masyarakat. Diharapkan, dengan peningkatan kesejahteraan, ASN akan lebih fokus dan memiliki motivasi lebih tinggi dalam melaksanakan tugas.
Rencana penyesuaian TPP ini masih dalam tahap pembahasan dan perhitungan teknis. Namun, Pemprov Bengkulu optimistis bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh ASN, baik dari segi kesejahteraan maupun dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
