TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu kembali mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi. Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, memimpin langsung rapat optimalisasi PAD yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih pada Rabu (20/8).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD yang telah dibentuk beberapa bulan sebelumnya. Fokus utama pembahasan diarahkan pada percepatan penarikan pajak alat berat, khususnya di sektor usaha perkebunan dan pertambangan yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap PAD Bengkulu.
Tekanan pada Kejelasan Progres
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa penarikan pajak alat berat tidak boleh lagi berjalan lambat. Menurutnya, pemerintah harus memiliki data yang jelas mengenai perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pajaknya, sekaligus yang masih menunggak.
“Sudah sewajarnya hari ini, sebagai Wakil Gubernur dalam fungsi pengawasan, saya ingin ada progres nyata melalui koordinator Bapenda. Kita harus tahu perusahaan mana yang taat membayar pajak, mana yang menunggak, dan mana yang justru tidak terdata alias bodong,” ujar Mian dengan nada tegas.
Ia menambahkan, sektor usaha perkebunan dan pertambangan memiliki peran vital dalam perekonomian daerah, sehingga sudah sepatutnya kontribusi mereka terhadap PAD juga optimal. “Contohnya truk tambang, angkutan hasil bumi, hingga alat berat di kebun-kebun besar. Jangan sampai ada yang beroperasi puluhan tahun tetapi tidak menyumbang pajak ke daerah,” katanya.
Instruksi Lapangan untuk Bapenda
Untuk mempercepat pelaksanaan, Mian meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Pendataan alat berat, baik jenis maupun usia penggunaannya, disebut sangat penting agar kebijakan penarikan pajak bisa dilaksanakan secara adil dan terukur.
“Alat berat yang dipergunakan secara permanen oleh perusahaan, bukan milik kontraktor sementara, harus jelas status pajaknya. Truk angkutan tandan buah segar (TBS) dari kebun yang usianya sudah 5–10 tahun juga jangan sampai bebas pajak. Ini perlu ditertibkan agar ada korelasi nyata terhadap kenaikan PAD,” tegasnya lagi.
Mian juga menekankan, keberadaan Satgas Optimalisasi PAD tidak boleh hanya menjadi simbol seremonial belaka. Ia mengingatkan agar seluruh anggota satgas benar-benar bekerja menindaklanjuti instruksi yang telah disepakati.
“Percuma saja kita kukuhkan Satgas di gedung sakral Balai Raya kemarin kalau langkah nyatanya tidak terlihat. Masyarakat menunggu hasil, bukan hanya seremoni,” tambahnya.
Bapenda Siapkan Penagihan pada Oktober
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, Hadianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah memulai proses pendataan di seluruh kabupaten dan kota. Ia mengakui penarikan pajak alat berat belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena masih menunggu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saat ini, kami sedang melakukan pendataan menyeluruh dengan melibatkan UPTD di daerah. Berdasarkan hasil koordinasi, penagihan baru bisa dilaksanakan mulai bulan Oktober mendatang, setelah regulasi dari Kemendagri turun,” jelas Hadianto.
Ia memastikan bahwa proses pendataan tersebut akan dilakukan secara detail agar tidak ada perusahaan yang luput dari kewajiban. Menurutnya, dengan adanya basis data yang kuat, penarikan pajak nantinya bisa lebih tepat sasaran dan meminimalisir potensi kebocoran PAD.
Harapan untuk Peningkatan PAD
Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan bahwa langkah optimalisasi pajak alat berat ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD tahun berjalan. Mengingat selama ini, potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut belum tergarap maksimal.
Selain itu, keberhasilan penarikan pajak alat berat diharapkan juga dapat menjadi contoh bagi sektor-sektor lain untuk lebih tertib administrasi dalam memenuhi kewajiban mereka kepada daerah. “Jika semua berjalan sesuai rencana, PAD Bengkulu bisa naik signifikan, dan pada akhirnya kembali untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Mian.
Dengan adanya komitmen dari Wakil Gubernur, dukungan Satgas, serta kesiapan teknis dari Bapenda, masyarakat Bengkulu menaruh harapan besar agar kebijakan ini benar-benar direalisasikan. Tantangan birokrasi dan kepatuhan dunia usaha memang tidak ringan, namun dengan sinergi yang kuat, optimalisasi PAD diyakini bisa terwujud.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
