TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengikuti kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara daring pada Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Pertemuan yang berlangsung secara hybrid tersebut dipusatkan di Gedung Merah Putih, Jakarta, dan diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Agenda ini menjadi tahap awal dimulainya proses audit atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2025.
Dalam kegiatan tersebut, penyerahan surat tugas pemeriksaan dilakukan oleh pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhito Rizaldi, kepada para kepala daerah. Penyerahan ini menjadi tanda resmi dimulainya proses pemeriksaan LKPD oleh BPK.
Bobby Adhito Rizaldi dalam arahannya menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga harus menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus mencerminkan pengelolaan keuangan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut.
Selain itu, isu penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah menjadi fokus utama pembahasan dalam entry meeting kali ini. Hal ini dinilai penting mengingat tantangan ekonomi yang dinamis serta tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi belanja.
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menyambut baik pelaksanaan entry meeting tersebut. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip good governance.
Menurut Dedy, Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat sistem pengawasan internal. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung proses pemeriksaan ini secara terbuka dan kooperatif. Ini bagian dari upaya kami menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dedy juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Ia berharap hasil pemeriksaan nantinya tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga rekomendasi konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
Entry meeting ini menjadi tahapan penting sebelum dilakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan keuangan daerah. Melalui proses ini, diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan secara optimal, sehingga proses audit dapat berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang kredibel.
Dengan dimulainya pemeriksaan LKPD Tahun 2025, Pemerintah Kota Bengkulu optimistis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari sekadar meraih opini WTP, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
