TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>Rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu kembali digelar di ruang Ratu Agung pada Selasa sore (18/11) dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif terkait pandangan umum sembilan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, didampingi Wakil Ketua I Rahmad Widodo.
Walikota Bengkulu diwakili Pj Sekda Tony Elfian, yang hadir secara langsung untuk memberikan tanggapan atas berbagai masukan, kritik, dan pandangan fraksi. Dalam paparannya, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan umum yang dinilai sangat konstruktif bagi penyempurnaan Raperda APBD 2026.
“Melalui rapat ini, seluruh saran dan masukan yang disampaikan dewan menjadi bahan berharga bagi kami untuk menyempurnakan rancangan APBD. Ini menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” ujar Tony.
Tony menegaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2026 telah berpedoman pada RENJA SKPD, RKPD, serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama. Ia berharap masukan fraksi dapat memperkaya substansi APBD sehingga pelaksanaannya di tahun mendatang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu.
Dalam kesempatan itu, Tony juga memberi apresiasi khusus kepada Fraksi PAN Perjuangan atas dukungan penuh yang diberikan terhadap penyusunan Raperda APBD 2026. Menurutnya, dukungan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
Terkait capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu, Tony menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota, DPRD, dan seluruh elemen pelaksana kebijakan. Pemkot berkomitmen menjaga sinergi agar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 dapat lebih optimal.
“Pemkot Bengkulu akan terus bekerja sama dengan DPRD dalam mencermati kondisi APBD 2026. Kami berupaya agar PAD dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga memberi manfaat maksimal bagi program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Apresiasi juga diberikan kepada Fraksi Partai NasDem yang menyoroti persoalan kemandirian fiskal dan ketergantungan daerah terhadap transfer pusat. Menurut Tony, Pemkot sejalan dengan pandangan tersebut dan telah menyiapkan berbagai strategi untuk memperkuat kemampuan fiskal.
Beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain pembenahan pasar dan sentra perdagangan rakyat, penataan kawasan pariwisata, serta peningkatan performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperluas sumber pendapatan daerah.
“Jika ekonomi masyarakat tumbuh, maka kemandirian fiskal daerah juga akan meningkat. Ini yang sedang kita dorong bersama demi kemajuan Kota Bengkulu,” pungkas Tony.
Rapat paripurna ditutup dengan agenda penyerahan dokumen jawaban eksekutif, yang selanjutnya akan dibahas pada tahapan pembahasan berikutnya bersama Badan Anggaran DPRD. Dengan sinergi legislatif dan eksekutif, Pemkot berharap APBD 2026 dapat segera disahkan dan menjadi instrumen pembangunan yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
