TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Kota Bengkulu bersama DPRD Kota Bengkulu mulai membahas arah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan tersebut diawali melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda penyampaian pengantar nota persetujuan Wali Kota Bengkulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Bengkulu, Rabu (23/9/2026). Agenda tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi hadir bersama Wakil Wali Kota Ronny PL. Tobing untuk menyampaikan gambaran umum mengenai kebijakan perubahan anggaran yang akan dijalankan Pemerintah Kota Bengkulu.
Penyampaian nota pengantar tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan P-APBD sebelum nantinya masuk pada tahapan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan DPRD.
Dedy Wahyudi menyampaikan bahwa perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian angka dalam struktur anggaran. Menurutnya, setiap kebijakan yang dituangkan dalam perubahan anggaran harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Bengkulu akan mengarahkan kebijakan belanja daerah kepada berbagai kebutuhan yang dinilai berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu perhatian pemerintah daerah tetap diarahkan pada sektor infrastruktur. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kota Bengkulu.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menempatkan kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari sektor yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran.
Menurut Dedy, pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya proyek fisik yang dikerjakan. Peningkatan kualitas manusia juga menjadi bagian penting yang harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar serta pemberdayaan masyarakat.
“Perubahan anggaran harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” menjadi salah satu penekanan dalam arah kebijakan yang disampaikan pemerintah daerah dalam rapat paripurna tersebut.
Pemkot Bengkulu juga menegaskan bahwa kebijakan penganggaran tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan P-APBD 2026. Arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah akan terus diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan demikian, penyusunan APBD diharapkan semakin mampu menyesuaikan kebutuhan pembangunan sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dari sisi kebijakan pembangunan, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dengan program yang menyentuh aspek sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Penyampaian nota pengantar P-APBD 2026 ini selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD Kota Bengkulu. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan perubahan rencana pendapatan dan belanja daerah dapat dibahas secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto yang memimpin rapat memastikan agenda paripurna berjalan sebagai bagian dari mekanisme pembahasan anggaran daerah.
Melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif, perubahan APBD diharapkan dapat diarahkan pada program yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu.
Pemerintah Kota Bengkulu pada prinsipnya ingin menjadikan anggaran daerah sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pemberdayaan masyarakat.
Pembahasan P-APBD 2026 pun menjadi salah satu tahapan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Bengkulu hingga akhir tahun anggaran.
Dengan arah tersebut, pemerintah berharap pengelolaan anggaran daerah semakin efektif, terarah dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
