TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Inspektur Kota Bengkulu, Eka Rika Rino, mewakili Pj Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, dalam acara High Level Meeting yang membahas evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu untuk tahun 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Pola Provinsi Bengkulu pada Selasa (11/2/25) dan dihadiri oleh Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, serta kepala daerah dan kepala Bappeda dari berbagai kabupaten/kota.
High Level Meeting ini melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai pemateri utama. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP Bengkulu, Faeshol Cahyo, menyerahkan surat tugas evaluasi perencanaan dan penganggaran kepada Plt Gubernur serta kepala daerah yang hadir.
Dalam wawancara, Eka Rika Rino menjelaskan bahwa proses asistensi oleh BPKP terhadap perencanaan dan penganggaran di Kota Bengkulu sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. "BPKP telah masuk dan melakukan asistensi di Bappeda Kota Bengkulu. Acara hari ini lebih bersifat seremonial untuk seluruh provinsi," jelasnya.
Lebih lanjut, Eka menyampaikan bahwa Plt Gubernur dan Kepala BPKP menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi kepala daerah, khususnya bagi kepala daerah yang baru menjabat. "Gubernur menegaskan bahwa visi dan misi harus selaras dengan RPJMD. Jika belum dapat diakomodasi dalam APBD murni, maka bisa diakomodasi dalam APBD perubahan. Tujuannya agar perencanaan strategis berjalan maksimal dengan orientasi pada output yang bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Bengkulu, Faeshol Cahyo, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang kurang baik sama dengan merencanakan kegagalan. "Banyak yang kami temukan bahwa perencanaan belum optimal, serta kegiatan yang dilaksanakan tidak relevan. Sering terjadi pengadaan barang yang tidak digunakan secara efektif. Oleh karena itu, kepala daerah, Sekda, dan kepala Bappeda memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas perencanaan," ungkap Faeshol.
Ia juga menambahkan bahwa High Level Meeting ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi masyarakat serta menghindari pemborosan. "Presiden menginginkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak terjadi kebocoran anggaran. Sering kali, serapan APBD tinggi, tetapi manfaatnya minim dirasakan masyarakat," tandasnya.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
