TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Lambatnya proses penanganan laporan di kejaksaan seringkali menimbulkan rasa ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami mekanisme melaporkan dugaan ketidakadilan atau penyimpangan dalam proses hukum kepada Komisi Kejaksaan.
Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penanganan tindak pidana korupsi. Undang-Undang menjamin hak publik untuk turut serta dalam pengawasan hukum. Namun, apa yang harus dilakukan jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi kolusi antara tim pemeriksa dan pihak yang diperiksa? Misalnya, ketika bukti kuat menunjukkan adanya penyimpangan yang memengaruhi hasil pemeriksaan, masyarakat dapat segera melaporkan hal ini kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI).
Jika laporan masyarakat terbukti benar, KKRI memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut. KKRI adalah lembaga independen yang berfungsi mengawasi kinerja jaksa. Lembaga ini berada di bawah Presiden dan keberadaannya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
Langkah Melaporkan ke Komisi Kejaksaan
Bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran oleh kejaksaan, langkahnya cukup sederhana. Masyarakat harus menyediakan dokumen pendukung yang lengkap, seperti bukti kolusi, tindakan melanggar prosedur, atau dugaan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Laporan dapat disampaikan secara langsung atau melalui mekanisme daring yang telah disediakan KKRI.
Presiden Prabowo Subianto yang kini memimpin pemerintahan menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tegas, terutama dalam kasus korupsi. Presiden menekankan bahwa setiap vonis terhadap pelaku korupsi harus mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Dengan komitmen ini, pemerintah mendukung penuh penguatan peran lembaga seperti KKRI untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Kesimpulan
Pengawasan oleh masyarakat terhadap kinerja kejaksaan adalah bagian dari usaha menciptakan sistem hukum yang bersih dan adil. Ketika ditemukan ketidakadilan atau dugaan penyimpangan, melapor ke KKRI adalah langkah tepat. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan efektif dan transparan.
Pewarta: Harlis
