TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Gelombang penipuan digital kembali menyasar aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Kali ini, pelaku menggunakan identitas palsu yang mencatut nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bengkulu, Achrawi, untuk memperdaya korban melalui media sosial dan aplikasi pesan instan.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menjadi target utama. Para pelaku memanfaatkan kepercayaan terhadap pejabat publik untuk melancarkan aksinya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku membuat akun palsu di Facebook serta menggunakan nomor WhatsApp yang menampilkan foto profil dan nama Achrawi. Dari tangkapan layar yang beredar, terlihat pelaku aktif menghubungi sejumlah ASN dengan menawarkan bantuan terkait urusan kepegawaian.
Sejauh ini, sedikitnya belasan orang dilaporkan telah menerima pesan mencurigakan tersebut. Modus yang digunakan cukup meyakinkan, yakni menjanjikan percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) penempatan hingga peluang kenaikan jabatan.
Pelaku menjalankan aksinya dengan pendekatan komunikasi yang terkesan mendesak. Korban diarahkan untuk segera mengambil keputusan dengan alasan proses administrasi harus diselesaikan dalam waktu singkat. Taktik ini sengaja digunakan untuk menciptakan tekanan psikologis agar korban tidak sempat melakukan verifikasi.
Dalam praktiknya, korban diminta mentransfer uang sebesar Rp5.000.000 sebagai “biaya pengurusan.” Uang tersebut tidak dikirim ke rekening resmi instansi, melainkan ke rekening pribadi yang diklaim sebagai milik keluarga pelaku.
Salah satu pesan yang beredar bahkan menunjukkan gaya bahasa informal yang mencoba meyakinkan korban. Pelaku menyebut rekening tujuan sebagai “rekening anak sayo” sembari mendesak agar dana segera dikirim dengan janji proses akan dipercepat pada hari kerja berikutnya.
Menanggapi maraknya aksi tersebut, Achrawi memberikan klarifikasi tegas bahwa seluruh pesan yang beredar adalah penipuan. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan uang dalam bentuk apa pun terkait layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
“Semua proses administrasi dilakukan sesuai prosedur resmi. Tidak ada pungutan pribadi melalui pesan singkat atau media sosial,” tegasnya.
Pemerintah Kota Bengkulu juga mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh ASN dan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang mengatasnamakan pejabat daerah.
Dalam imbauan tersebut, ditegaskan bahwa seluruh proses mutasi, promosi jabatan, maupun penerbitan SK dilakukan melalui mekanisme birokrasi yang transparan dan tidak dipungut biaya di luar ketentuan resmi.
Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada pesan dari nomor tak dikenal, terlebih jika disertai permintaan uang atau data pribadi. Verifikasi menjadi langkah penting sebelum mengambil tindakan apa pun.
Jika menerima pesan mencurigakan, ASN disarankan segera menghubungi langsung kantor BKPSDM atau kanal resmi Pemerintah Kota Bengkulu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Selain itu, warga juga diingatkan agar tidak membagikan dokumen penting seperti KTP, SK, atau data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Informasi tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan lanjutan.
Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap akun media sosial baru yang tiba-tiba mengirimkan pesan pribadi dan mengarahkan komunikasi ke WhatsApp. Pola ini kerap digunakan sebagai langkah awal dalam aksi penipuan berbasis digital.
Dengan meningkatnya kasus serupa, pemerintah berharap seluruh ASN dan masyarakat dapat lebih cermat dalam menyaring informasi. Literasi digital menjadi kunci utama dalam mencegah kerugian akibat kejahatan siber.
Pemkot Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan yang merugikan secara finansial maupun psikologis.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
