TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Pemprov Bengkulu berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pengumuman capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung pada Kamis (18/6).
Pencapaian ini menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Negara/Daerah, Bernardus Dwita Pradana, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah tim pemeriksa melakukan serangkaian audit dan evaluasi terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material. Selain itu, berbagai rekomendasi dan tindak lanjut yang menjadi bagian dari proses pemeriksaan juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut yang telah dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Bengkulu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Bernardus di hadapan peserta rapat paripurna.
Keberhasilan tersebut menjadi raihan kedua secara berturut-turut pada masa kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian sejak keduanya resmi dilantik pada Februari 2025.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
Menurut Helmi, penghargaan yang diberikan BPK RI tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Hasil pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan opini WTP. Ini merupakan capaian kedua selama Helmi-Mian memimpin Provinsi Bengkulu. Prestasi ini lahir dari kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh perangkat daerah,” ungkap Helmi.
Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah melaksanakan proses pemeriksaan secara profesional, objektif, dan independen. Menurutnya, hasil audit yang dilakukan BPK menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Helmi menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, Pemprov Bengkulu akan terus melakukan perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan agar semakin efektif dan efisien.
Dengan tambahan capaian tahun ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu kini telah mengoleksi sembilan kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Rekam jejak tersebut menjadi bukti konsistensi daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ke depan, Pemprov Bengkulu berharap prestasi ini dapat dipertahankan sekaligus menjadi pemacu semangat seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
